» »

Konsultan pajak dan auditor CASE CRIME berkualitas di BALI

Self assessment system perpajakan ternyata memberi beban besar kepada Wajib Pajak untuk mampu mendaftar sendiri, menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sementara banyak Wajib Pajak tidak mampu untuk melaksanakannya. Pada awal reformasi perpajakan dengan berlakunya Undang-Undang KUP 1983 dan Undang-Undang PPh 1983, Direktur Jenderal Pajak memberi dasar dan arahan bagi Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung Pajak Penghasilan.

Penggunaan NPPN ini juga dapat digunakan ketika Pemeriksa Pajak harus menetapkan pajak terhutang Wajib Pajak secara jabatan baik bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan. Penggunaan NPPN ini termasuk kewenangan untuk menetapkan pajak terhutang terhadap SPT Wajib Pajak yang sedang diperiksa ketika Wajib Pajak tidak menyerahkan dokumen, buku, catatan /informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak.

Namun sejak tahun 2001, kewenangan Pemeriksa Pajak menetapkan pajak terhutang secara jabatan dengan menggunakan NPPN untuk Wajib Pajak badan, dicabut seiring dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000 Tentang NPPN Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat namun tidak sebanding dengan dan jumlah Pemeriksa Pajak, menyebabkan pemeriksaan pajak harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini termasuk jika Wajib Pajak tidak menyerahkan dokumen, buku, catatan /informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak, sehingga Pemeriksa Pajak harus menetapkan pajak terutang secara jabatan. Penulis berharap Menteri Keuangan untuk kembali memberikan aturan penggunaan NPPN dalam pemeriksaan pajak untuk Wajib Pajak badan yang harus ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan.

Selain itu kami juga membantu :
^ Pembuatan laporan keuangan bulanan / tahunan
^ Laporan perpajakan bulanan / tahunan (badan / pribadi)
^ Pelatihan Akuntansi karyawan IN OFFICE max 5 orang
^ Internal audit independen untuk evaluasi kinerja
^ Audit forensik CASE CRIME untuk tujuan kepolisian atau pengadilan (pidana / perdata)

Untuk berkonsultasi dengan Akuntan Nelson Group, silakan menghubungi Hotline kami :
0818-0828-9010 / PIN BB 29ef29ac
Bapak Nelson SE, AK
Senin-Sabtu jam 09-18

HEAD Office Nelson Group :
KOI Residence
jalan mahendradata 107
padang sambian denpasar Bali

KAMI MENGUTAMAKAN KOMITMEN KLIEN

Iklan Lainnya


PERHATIAN !!
Seluruh konten yang terdapat dalam situs ini merupakan kontribusi dari para pemasang iklan. Pengunjung diharap lebih berhati-hati terhadap setiap informasi yang menyesatkan dan mengandung unsur penipuan. Pengelola situs ini tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi.