Home » Iklan » Jasa

Konsultan Pajak dan Akuntan Publik Terpercaya di denpasar BALI

Laporan keuangan Perusahaan wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia dan diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (4) UUPT, terhadap perseroan yang wajib diaudit, maka neraca keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit tersebut harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan tahunan perseroan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Hal ini diatur dalam Pasal 67 UUPT.

Berdasarkan penjelasan pasal ini, penandatanganan laporan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Namun, apabila terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat 1 UUPT, direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
^kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi, reksa dana;
^Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
^Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
^Perseroan merupakan persero;
^Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, laporan keuangan tidak akan disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil audit akuntan public, disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
RUPS melakukan persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS sebagaimana sesuai dalam Pasal 69 UUPT .

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila laporan keuangan yang disediakan tidak benar atau menyesatkan. Namun, apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya, anggota direksi dan anggota dewan komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Akuntan IAI Nelson group akan membantu para manajemen perusahaan / pengusaha yang sibuk dengan perkembangan bisnis nya sehingga tidak mengontrol (mengawasi) laporan akuntansi yang disajikan oleh staff / karyawan.

Konsultasi kami meliputi :
- Accounting services bulanan / tahunan
- Laporan perpajakan bulanan / tahunan (badan / pribadi)
- Pengawasan / pemeriksaan internal laporan keuangan bulanan / tahunan (untuk evaluasi kinerja)
- Pemeriksaan investigasi / spesial audit laporan kasus tertentu (CRIME CASE / Sengketa / PAILIT)
- Pelatihan workshop Akuntansi dan pajak karyawan IN COMPANY (Max 5 peserta)

Informasi dan appointment bisa menghubungi :
Nelson group Akuntan IAI dan perpajakan
0818-0828-9010 (Senin - Sabtu jam 09-18)
Bapak I. Nelson SE, AK (Principle)

Head Office : Jalan Mahendradata 107 KOI Residence - denpasar BALI
(Melayani area jakarta-bandung-surabaya-jogjakarta-semarang-lombok-kupang-makassar-balikpapan)

KUALITAS KAMI AKUNTAN IAI SUDAH PASTI TERBAIK

Lainnya


PERHATIAN !!
Seluruh konten dalam situs ini merupakan kontribusi para pemasang. Pengunjung diharap lebih berhati-hati terhadap setiap informasi menyesatkan dan mengandung unsur penipuan. Pengelola tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi.