» »

Auditor dan akuntan publik Bali terpercaya kualitasnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tak jera menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak (sunset policy), meski pernah mengalami kegagalan pada 2008. Tahun ini, Ditjen Pajak kembali menjalankan kebijakan sunset policy dan diklaim bisa mendulang keberhasilan karena telah didukung dengan kelengkapan data Wajib Pajak yang mumpuni.

Pendorong Ditjen Pajak menerapkan kembali kebijakan sunset policy karena target penerimaan pajak pemerintah cukup tinggi. Selain itu, Ditjen Pajak juga sedang berusaha menegakkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 diamanatkan bahwa dari total target penerimaan pajak Rp 1.294,3 triliun, sebesar Rp 904,1 triliun rencananya akan diperoleh dari penerimaan rutin, sedangkan sisanya sebesar Rp 390,2 triliun harus dikejar dengan upaya ekstra (extra effort).

"Lebih dari 50 persen atau separuh target penerimaan pajak dari extra-effort tersebut atau sekitar Rp 200 triliun diharapkan dapat dicapai melalui Sunset Policy Jilid II,"

Sebenarnya apa itu Sunset Policy?

Sunset Policy digunakan untuk menggambarkan kebijakan pemerintah yang pernah diterapkan di Indonesia yaitu pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Hal ini diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pemberian penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar berlaku bagi:

-Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih lebih besar.
-Wajib Pajak orang pribadi yang belum mempunyai NPWP tetapi secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Tetaplah Anda merujuk pada undang-undang pajak Penghasilan yang berlaku termasuk perubahan-perubahannya. Departemen Keuangan, khususnya Direktorat Perpajakan selalu memberikan update terkini tentang peraturan-peraturan pajak sehingga Anda tidak dikenakan pinalti oleh karena kelalaian Anda terkait masalah pajak.

Akuntan Nelson Group merupakan anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia dan terdaftar di register negara akan membantu para pengusaha / owner untuk merapikan laporan perpajakan dan laporan keuangan akuntansi.

Klien Kami di Bali diantaranya perusahaan :
-restoran
-Hotel
-Villa
-Trading (dagang)
-Jasa (manajemen dan travel)
-Klinik
-Sekolah
-BPR / LPD
-Koperasi

Bagi anda yang mempunyai kendala di Pajak (PT/CV/UD) dan akuntansi langsung konsultasikan bersama Akuntan Nelson group :
0818-0828-9010 / PIN BB 29ef29ac (Bapak nelson SE, AK)
Senin-Sabtu jam 09-18
KOI Residence, jalan mahendradata 107 denpasar bali

Iklan Lainnya


PERHATIAN !!
Seluruh konten yang terdapat dalam situs ini merupakan kontribusi dari para pemasang iklan. Pengunjung diharap lebih berhati-hati terhadap setiap informasi yang menyesatkan dan mengandung unsur penipuan. Pengelola situs ini tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi.