PELATIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN KASUS TAMBANG

» »

PELATIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN KASUS TAMBANG

Belasan perusahaan tambang akan menandatangani nota kesepahaman amendemen kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) dengan pemerintah. Renegosiasi kontrak membutuhkan waktu lama karena kontraktor menilai kontrak karya sama dengan undang-undang. Akibatnya terjadi tarik ulur cukup lama dalam pembahasan setiap poin renegoisasi kontrak. Antara undang-undang dengan kontrak karya, sama-sama kuat. Beberapa waktu lalu sudah ada 25 perusahaan pemegang KK dan PKP2B yang menandatangani nota kesepahaman renegosiasi kontrak. Renegosiasi dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dengan mengubah enam poin dalam kontrak karya. Poin-poin tersebut adalah wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, kewajiban divestasi dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Pelatihan ini menjadi penting untuk mengetahui sejauhmana hukum pertambangan di Indonesia dan bagaimana prosedur penyelesaian berbagai perosalan pertambangan yang muncul di Indonesia
Materi HUKUM PERTAMBANGAN DAPAT dicheck di www.traininghukumindonesia.com

Inilah Cara Mudah Mengubah Pembayaran Tagihan Menjadi Keuntungan Berlipat

Tahukah Anda bahwa pembayaran tagihan bulanan keluarga bisa diubah menjadi penghasilan tambahan baru? Ya, kami tahu mungkin ini terdengar aneh bagi Anda, tapi jika Anda penasaran, ijinkan kami menjelaskan lebih lanjut. Setiap bulan Anda pasti mengeluarkan biaya rutin untuk membayar berbagai keperluan rumah tangga seperti listrik, air, telepon, pulsa, angsuran kendaraan, asuransi, bahkan pesan tiket…

Iklan Lainnya


PERHATIAN !!
Seluruh konten yang terdapat dalam situs ini merupakan kontribusi dari para pemasang iklan. Pengunjung diharap lebih berhati-hati terhadap setiap informasi yang menyesatkan dan mengandung unsur penipuan. Pengelola situs ini tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin terjadi.